Indonesia Perlu RUU Kesehatan Jiwa untuk Sadar Bencana

Ilustrasi (blogspot)

Undang-udang kesehatan jiwa pernah ada di Indonesia pada tahun 1966, namun sudah tidak berlaku lagi sekarang. Negara lain seperti Cina, Korea dan Jepang telah lama memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama kondisi psikologis mereka.

“Di Jepang, penelitian tentang bencana alam juga saya saksikan di National Center of Neurology and Psychiatry. Kondisi kejiwaan pasca bencana kerap terabaikan karena aspek-aspek lain dianggap lebih mendesak dan penting. Namun saya yakin jika manusia semakin terpapar bencana alam dan perubahan iklim, sudah saatnya proses adaptasi pola pikir dan perilaku manusia dirubah,” tuturnya.

Ia mengatakan bahwa becana alam sangat juga sering terjadi di Jepang. Variasi bencana bisa mulai dari gempa bum, tsunami, gunung meletus dan lain-lain. Diharapkan perlu ada pemahamanan masyarakat Indonesia dalam kondisi seperti di Jepang.

“Pendidikan formal dalam kurikulum sejak usia dini dan outreach kepada masyarakat tentang hal ikhwal pra, saat, dan pasca bencana, harus gencar dilaksanakan. Juga perlunya didirikan Institut seperti Disaster Reduction and Human Renovation Institute seperti di Kobe bahkan National Center of Neurology and Psychiatry seperti di Tokyo,” katanya, Jum’at (16/3).

Pada 2010 kemarin, ia pernah melakukan kalakarya Psychological First Aid (PFA) bersama psikiater pasca bencana letusan merapi. Konsep ini lalu dipresentasikan dalam acara rakornas tanggap merapi bersama Samsul Maarif, Kepala BNPB. Hasilnya, pelatihan PFA diadakan kepada 400 perawat dari 5 rumah sakit jiwa (RSJ) di Jawa Tengah.

Pelatihan diberikan untuk memfasilitasi tenaga lokal dalam memahami kondisi psikologis masyarakat lokal. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak psikologis atau atau mengurangi dampak psikologis akibat bencana alam. (okz/kmp/mba)